| by admin | No comments

Rencana Bubarkan LAPAN

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah tidak bisa membubarkan Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan melakukan penggabungan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Politik Indonesia

Ia mengatakan, LAPAN bukan hanya lembaga penelitian dan pengembangan (R&D), tetapi juga lembaga yang mengatur urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan ruang yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh negara. “Pemerintah tidak boleh sembrono dengan rencana pembubaran lembaga ini agar pengembangan ruang kita tidak semakin tertunda,” kata anggota Fraksi PKS itu dalam keterangannya, Selasa (5/11/2021).

Mulyanto menambahkan, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah memikirkan bagaimana mengembangkan LAPAN agar lebih maju dan memberikan kontribusi yang signifikan dan nyata bagi pembangunan ruang di tanah air. Pemerintah harus mencari terobosan agar LAPAN dapat berperan dalam pembangunan daerah lain. Bahkan tidak untuk membatalkan institusi ini.

Ia juga mencontohkan kinerja LAPAN selama ini cukup baik. Hal tersebut telah dibuktikan di masyarakat, salah satunya adalah terciptanya rasa aman terkait dengan dampak negatif jatuhnya benda-benda antariksa, baik alam maupun buatan manusia, secara nasional maupun internasional yang semakin hari semakin meningkat dari hari ke hari.

Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Luar Angkasa pada tahun 1967 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 dan tiga turunan perjanjian internasionalnya. Oleh karena itu, kata Mulyanto, Indonesia wajib menerapkan ketentuan tersebut dalam kerangka kedaulatan dan wilayah hukum negara. Berita Politik Terkini

“Tanpa adanya lembaga ini, akan sulit bagi kita untuk mengatur, memantau atau mengendalikan kegiatan yang dapat mengancam keamanan masyarakat atau menimbulkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan yang terkait dengan kegiatan dan benda antariksa. “telah menjelaskan.

Mulyanto juga mencontohkan, di bawah amanat undang-undang antariksa, pemerintah berkewajiban membentuk lembaga pengelola ruang. “Kalau LAPAN digabung, siapa yang akan menangani urusan pemerintahan dalam penataan ruang tersebut,” kata Mulyanto.

Ia juga mencontohkan kinerja LAPAN selama ini cukup baik. Hal tersebut terwujud dalam masyarakat yang salah satunya menimbulkan rasa aman terkait dengan dampak negatif benda-benda angkasa yang berjatuhan, baik alam maupun buatan manusia, baik nasional maupun internasional yang semakin hari semakin meningkat.

Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Luar Angkasa pada tahun 1967 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 dan tiga turunan perjanjian internasionalnya. Oleh karena itu, kata Mulyanto, Indonesia wajib menerapkan ketentuan tersebut di bawah kedaulatan dan yurisdiksi negara.

Tanpa parameter ini, akan sulit bagi kita untuk mengatur, memantau atau mengendalikan kegiatan yang dapat mengancam keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran lingkungan dan / atau kerusakan yang terkait dengan kegiatan dan benda antariksa. menjelaskan.

Mulyanto juga mencontohkan: di bawah amanat undang-undang antariksa, pemerintah wajib membentuk badan pengelola antariksa. “Kalau LAPAN bergabung, siapa yang menangani urusan perencanaan pemerintah,” kata Mulyanto. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply