| by admin | No comments

Rencana : Preman Sebagai Pengawas Protokol Kesehatan

Politik Indonesia
Wakil Kapolri Komjen Gatot Eddy Pramono memaparkan pernyataannya tentang keterlibatan “pemburu” atau pelaku kriminal dalam memantau penerapan protokol kesehatan di pasar. Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Gatot menjelaskan keterlibatan pelaku kejahatan akan dikendalikan oleh TNI-Polri. “Kita terapkan peraturan daerah. Jadi nanti polisi, TNI dan unsur terkait akan membantu dan membantu pelaksanaannya (penegakan hukum tentang protokol kesehatan),” kata Gatot dalam rapat.

Gatot mengatakan, pihaknya tidak hanya melibatkan pelaku kriminal, tetapi seluruh komunitas dengan pimpinan formal dan informal seperti perkantoran, rekreasi, dan pasar. Baik pimpinan formal maupun informal, kata Gatot, akan percaya diri mengingatkan seluruh anggotanya untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Di sini, polisi bersama TNI dan Satpol PP akan berkoordinasi dan mengkomunikasikan bagaimana kita menerapkan protokol Covid-19 yang tepat, katanya. Gatot mengakui, aparat, terutama di pasar tradisional, kesulitan memantau apakah peritel dan pembeli menggunakan protokol kesehatan. Apalagi tidak ada manajemen formal di pasar. Itu sebabnya, pihaknya bekerja sama dengan pelaku intimidasi di pasar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepatuhan protokol kesehatan.

“Mereka ada di sana setiap hari. Kami tidak merekrut, tapi merangkul tokoh masyarakat informal ini untuk membangun kesadaran kolektif agar mematuhi protokol Covid-19,” kata Gatot. “Misalnya, ada orang yang tidak memakai topeng, ‘ayo pakai topeng’ yang tidak menjaga jarak, ‘ayo jaga jarak,’ ” katanya.

Pernyataan Wakapolri tersebut memancing reaksi dan kritik dari publik. Bahkan ada yang meminta polisi membatalkan rencana tersebut. Bambang Rukminto, pengamat dari Institute for Security and Strategic Investigations (ISESS), menilai campur tangan preman pasar dalam memantau protokol kesehatan bertentangan dengan upaya pemberantasan premanisme.

Menurut Bambang, Polri bisa bekerjasama dengan Satpol PP dan Satuan Pengamanan (Satpam) sebagai pemerintah daerah. “Kalau Wakil Kapolri memahami itu, dia harus memprioritaskan kasus-kasus yang sudah di bawah kendalinya. Dari pada meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan,” katanya. Politik Dunia

Menurut Bambang, ada cara lain yang bisa dilakukan polisi jika masyarakat di pasar tidak mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan mengambil langkah tegas menuju pasar yang bertanggung jawab. Faktanya, opsi terburuk adalah menutup pasar. “Hal-hal ini harus menjadi prioritas polisi,” ujarnya.

Berita Politik Terkini
Juru bicara Komisi Kepolisian Negara (Kompolna) Poengky Indarti mengakui kehadiran pemimpin informal di pasar akan mendorong masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun, polisi harus selalu mewaspadai kemungkinan terjadinya kekerasan jika teguran atau panggilan dari pemimpin pasar informal karena pelaku kejahatan tidak diterima dengan baik.

“Potensi kekerasan melalui sikap menyalahkan dan tindakan, seperti suara keras atau teriakan, atau jika ada yang mengeluh tidak akan memakai topeng, maka akan terjadi perkelahian fisik,” ujarnya. kata Poengky. Atas dasar itu, Poengky berpendapat, kerja sama dengan “pemburu pasar” harus didampingi oleh TNI-Polri. “Oleh karena itu, polisi harus selalu didampingi mis. Bhabinkamtibmas, yang bertugas di pasar, yang mengerti dan tahu medan, ”ujarnya.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fatia Maulidiyanti, meminta Kompol Idham Azis untuk mengakhiri keterlibatan pelaku dalam penegakan rekam medis. Fatia menemukan bahwa pidato tersebut menunjukkan bahwa polisi tidak menjalankan fungsi keamanan dan tidak menerapkan hukum sesuai aturan yang ada.

“Kami prihatin bahwa kebijakan ini sebenarnya dapat menyebabkan konflik horizontal karena kelompok orang tertentu merasa dilegitimasi oleh polisi untuk menerapkan langkah-langkah penegakan hukum terhadap perusahaan,” kata Fatia dalam pernyataan tertulis. . Sabtu (09/12/2020). Fatia mengatakan polisi dipandang sebagai yang paling dominan dalam perlakuan terhadap orang-orang yang selama ini diperlakukan tidak manusiawi.

Dengan rekam jejak itu, kata dia, tidak ada jaminan polisi akan mengawasi pelaku kejahatan di pasar. Fatia prihatin tentang kemungkinan pengabaian tindakan penegakan kekerasan oleh pelaku intimidasi pasar atau elemen masyarakat lainnya.

Politik Indonesia

Leave a Reply