| by admin | No comments

Revisi UU ITE Minus Hukuman Pembuat Konten Asusila

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah menghapus ketentuan hukum pidana bagi pembuat konten asusila dalam peninjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Keterbukaan. Transaksi Elektronik (UU ITE).
Mahfud mengatakan, pemerintah mengubah aturan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Dalam konsep yang direvisi, orang hanya dihukum jika memposting konten yang melanggar kesusilaan.

Politik Indonesia

“Bukan orang yang mengamalkan kesusilaan. Yang menyebarkannya yang terkena. Kalau orang bicara cabul, saling kirim foto, ambil gambar lewat elektronik, tapi tidak demikian.” Bukan dia yang menyebarkan, itu tidak masalah,” kata Mahfud dalam konferensi pers online yang disiarkan langsung di kanal YouTube Kemenko Polhukam.

Mahfud menjelaskan, revisi RUU ITE merinci ketentuan hukuman untuk konten asusila. Hanya orang yang berniat menyiarkan konten amoral yang akan diadili.

Meski begitu, Mahfud mengatakan pembuat konten asusila tidak serta merta bebas dari hukuman. Dia mengatakan mereka masih didakwa dengan pasal pidana dari undang-undang lain.

“Dia dihukum, tapi bukan undang-undang ITE, tapi ada undang-undangnya sendiri, misalnya undang-undang pornografi,” katanya. Berita Politik Terkini

Pemerintah berencana melakukan perubahan terbatas pada UU ITE. Langkah itu dilakukan setelah masyarakat marah karena produk karet digunakan sebagai alat politik dalam UU ITE.

Revisi terbatas UU IHO akan difokuskan pada sejumlah pasal yang dianggap karet, yakni Pasal 27, 28, 29, dan 36. Pemerintah bermaksud menambah pasal, yakni pasal 45C. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply