| by admin | No comments

Sanksi Bagi Penolak Vaksin Covid 19

Aturan sanksi penolakan vaksin terhadap Covid-19 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pembelian Vaksin dan Penyelenggaraan Vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi penyakit virus corona di Indonesia. 2019.

Keppres ini baru saja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Pasal 13A Perpres Nomor 14 Tahun 2021 menyebutkan bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif.

Politik Indonesia

Sanksi administratif berupa: Penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial Penangguhan atau penghentian pelayanan administrasi pemerintahan dan/atau denda. Sanksi administratif akan dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau instansi sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, Pasal 13B mengatur setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dan mencegah pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 selain sanksi. , juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Wabah Penyakit.

Berbagai reaksi muncul terhadap ketentuan sanksi ini. Ada orang yang memaknainya dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Kementerian kesehatan mengatakan sanksi adalah langkah terakhir yang harus diambil.

Bagaimana tanggapan Komnas HAM? Wakil Presiden Komnas HAM Hariansyah mengatakan, dari sisi hak asasi manusia, pembatasan hak asasi manusia dimungkinkan. Berita Politik Terkini

Terutama yang berkaitan dengan hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat. “Jadi siapapun dilarang menolak program imunisasi negara karena berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” kata Hariansyah. Namun, menurut dia, pemerintah harus memastikan pendidikan masyarakat, transparansi informasi jaminan keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19. Pemerintah juga disarankan untuk memprioritaskan hanya langkah-langkah yang meyakinkan dan denda.

“Sanksi adalah upaya terakhir, obat terakhir, setelah semua bujukan dan denda atau kerja sosial telah dilakukan, dan mereka tentu sangat selektif dalam penerapannya,” katanya kepada Hariansyah, menjelaskan bahwa salah satu prinsip Syracuse terkait kepada manusia. pembatasan hak adalah bahwa hal itu didasarkan pada ketentuan undang-undang.

“Terkait lagi dengan sanksi pidana, sebagai salah satu rekomendasi Komnas HAM atas kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, khususnya dengan mendorong pengurangan jumlah profesi di Lapas, secara selektif dan harus digunakan secara permanen. . jalan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Taufan mengatakan Komnas HAM berharap pemerintah melakukan segala upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang vaksinasi Covid-19. masih banyak yang belum memahami manfaat dari vaksinasi, terutama di daerah pedesaan. “Namun, tindakan lebih keras dapat diambil terhadap mereka yang mencegah sosialisasi dengan menyebarkan berita palsu atau menggertak dengan mengambil tindakan untuk menjatuhkan hukuman lunak pada yang lebih teratur,” kata Taufan.

Sementara itu, ketika Komisioner Komna HAM Choirul Anam dihubungi secara terpisah, dia mengatakan tiga sanksi penolakan vaksin tidak tepat. “Prosedurnya kurang tepat,” ujarnya. Dia mengatakan tantangan terbesar adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya vaksin.

Menurut Anam, pendekatannya bukan sanksi, tapi bisa berupa insentif. Dengan cara ini, setiap orang yang ingin divaksinasi akan mendapat dukungan nutrisi tambahan. Dukungan nutrisi tambahan selama pandemi, katanya, akan meningkatkan ketahanan masyarakat. Apakah bukti vaksinasi digunakan untuk memudahkan memperoleh bantuan. “Ini adalah paradigma pendekatan dan perspektif kesehatan. Cerita yang dibangun adalah mengajak semua orang untuk sehat dan membangun kesehatan masyarakat,” kata Anam. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply