| by admin | No comments

Saran Pilpres 2024 hanya dua paslon saja ?

Posisi PDI-P (PDIP) yang menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon (paslon), dinilai efektif dan efisien dari sisi penyelenggaraan pemilu. Namun, hal itu harus terjadi setelah koalisi parpol memiliki konvensi capres.

Menurut Direktur Studi Kepresidenan Indonesia (IPS) Nyarwi Ahmad, keberadaan dua pasangan calon presiden itu efisien dan efektif karena proses pemilihannya hanya satu langkah dan jangka waktunya lebih singkat, juga menghemat biaya dan sumber daya untuk menyelenggarakan pemilihan. . .

Politik Indonesia

Meski demikian, dari sisi inklusivitas, Nyarwi mengatakan bahwa calon elit yang berpotensi bersaing di Pilpres 2024 dan mendapatkan dukungan masyarakat luas berpotensi tidak terwakili oleh parpol dalam beberapa bulan mendatang. oleh karena itu ide tersebut berdampak negatif pada mereka.

Karena bukan tidak mungkin, Nyarwi melihat Pilpres 2024 hanya sebagai ruang persaingan segelintir elite yang berkuasa di parpol atau kalangan tertentu yang memiliki dukungan kuat dan hubungan personal dengan mereka, elite parpol kunci.

“Selain itu, pertarungan sengit antara dua capres dan cawapres memberikan peluang, seperti pengalaman kita pada Pilpres 2014 dan 2019, terutama yang berbasis agama,” katanya,

Padahal, menurut Nyarwi, keberadaan dua pasangan yang bersaing dalam pemilihan presiden 2024 tidak menjadi masalah selama partai politik atau koalisi partai politik yang mendukung masing-masing pasangan memimpin proses pemilihan calon presiden. wakil presiden secara terbuka. atau secara transparan, inklusif dan demokratis untuk memenuhi opini publik. . Berita Politik Terkini

“Ini bisa misalnya Dibuat berdasarkan model konvensi. Berbeda dengan model konvensi sebelumnya pada pemilihan presiden 2004 dan 2009, konvensi calon presiden ini tidak dilaksanakan di tingkat partai politik seperti sebelumnya dan dilakukan oleh Partai Golkar pada pemilihan presiden dan demokrasi 2004. Partai pada pemilihan presiden 2009. Namun, konvensi dipimpin oleh koalisi partai politik yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden,” katanya. Dia menjelaskan.

Selain itu, pakar komunikasi politik UGM itu mengatakan, konvensi yang dipimpin koalisi parpol itu harus dicapai dengan mengutamakan enam hal. Pertama, perjanjian itu tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan publik untuk
pasangan terbaik yang dia inginkan dalam pemilihan presiden 2024.

Kedua, lanjutnya, proses seleksi Konvensi dilakukan berdasarkan indikator-indikator tertentu, seperti tingkat kesesuaian antara orientasi ideologis personal calon dengan orientasi ideologi partai politik, potensi kontribusi kandidat terhadap realisasi cita-cita ideologis dan kebijakan publik, prioritas, dll. “Indikator-indikator ini juga harus diketahui masyarakat luas,” jelasnya.

Ketiga, kata Nyarwi, setiap langkah yang diambil dalam Konvensi juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Keempat, Konvensi dilaksanakan dengan mempertimbangkan dinamika opini publik, khususnya mengenai profil pribadi, karakter dan kapasitas calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Konvensi.

Kelima, mekanisme Konvensi capres dan cawapres dilaksanakan atas dasar prinsip demokrasi dan juga mengutamakan inklusi untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pengurus calon presiden dan tokoh masyarakat yang memiliki rekam jejak yang baik dan hasil yang baik dalam pemilu. bidang. bidang kepemimpinan organisasi khususnya di lembaga negara/negara untuk memenangkan konvensi.

Keenam, tujuan Konvensi adalah untuk memilih calon presiden dan wakil presiden terbaik yang memiliki profil pribadi, karakter, integritas dan kapasitas yang baik dan yang memiliki pengalaman yang cukup dalam penyelenggaraan pemerintahan dan yang memiliki ideologi dan elektoral yang luas dan inklusif. sehingga dapat diterima di daerah pemilihan yang berbeda. ketika terpilih setelah pemilihan presiden. ” Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply