| by admin | No comments

Satgas Covid-19 : Indonesia Darurat Corona, Masih Lalai Prokes ?

Laju penularan virus Corona Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Satgas Penanggulangan Covid-19 menyatakan Indonesia saat ini sedang dalam keadaan darurat corona.

Politik Indonesia

Situasi krisis ini ditandai dengan menurunnya ketersediaan tempat untuk merawat pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan. Sejak awal 2021, tingkat hunian tempat tidur rumah sakit sudah di atas 70% di sejumlah daerah.

Berdasarkan data kelompok kerja Covid-19 per 5 Januari 2021, terdapat sembilan provinsi dengan lebih dari 70% tempat tidur ruang isolasi dan unit perawatan intensif (ICU) yaitu DKI Jakarta 84,74%, Banten 84,52%, DI Yogyakarta 83,36%, Jawa Barat 79,77%, Sulawesi Barat 79,31%, Jawa Timur 78,41%, Jawa Tengah 76,27%, Sulawesi Selatan 72,40% dan Sulawesi Tengah 70,59%.

“Penambahan ruang perawatan intensif dan isolasi di seluruh negeri semakin bertambah dan mengkhawatirkan. Ada yang sudah melewati 70 persen. Ini bisa jadi peringatan bahwa kita sedang dalam keadaan darurat, dan ini ditandai dengan ketersediaan ranjang yang terus turun. Kata Wiku Juru bicara Satgas Covid-19 Adisasmito di kantor kepresidenan, Jakarta, Selasa (1-5-2021).

Sedangkan jumlah tempat tidur yang tersisa untuk pasien korona belum tentu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut tak lepas karena terbatasnya tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19.

Hingga saat ini, 237 dokter telah meninggal karena Covid-19. Trennya terus meningkat sejak Oktober lalu berlanjut hingga Desember 2020, ”kata Wiku.

Mengingat kasus Covid-19 yang terus meningkat, Presiden Joko Widodo mengimbau semua pihak untuk bekerja keras menghentikan penyebaran virus corona. Selain itu, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan preventif Covid-19 saat ini semakin menurun.

“Kita harus kerja sangat keras, kerja keras agar 3T, 3M benar-benar bisa dikerjakan di lapangan. Lagi di lapangan,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang tayang di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu. (6 / 1/2021).

3T yang dimaksud Jokowi adalah pengujian, pemantauan, dan penanganan (inspeksi, pemantauan, dan pemeliharaan). Sedangkan 3M merupakan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir, dan menjaga jarak fisik.

“Berdasarkan survei yang kami lakukan, motivasi disiplin terhadap protokol kesehatan masyarakat, pakai masker, jaga jarak, jarang cuci tangan,” ujarnya.

Jokowi menyebut beberapa negara yang akhirnya kembali lockdown akibat puncak kasus Covid-19, dimulai dari Bangkok, London, dan Tokyo yang kini dalam keadaan darurat. Berita Politik Terkini

Sebelumnya, dia mengimbau aparat daerah meningkatkan disiplin masyarakat atas protokol kesehatan. Hal ini untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19 yang tidak terkendali di Indonesia.

“Saya minta kepada gubernur untuk mengeskalasi masalah disiplin protokol kesehatan, karena penelitian tersebut memang disiplin terhadap protokol kesehatan yang semakin menipis,” kata Jokowi.

Berdasarkan data kelompok kerja Covid-19, banyak daerah yang belum menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara optimal. Setidaknya terdapat 96 kabupaten / kota yang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan masker masih rendah atau kurang dari 60 persen, terutama di Sumatera dan Papua.

Sementara itu, ada 108 kabupaten / kota yang tingkat pengabaian jarak dan menghindari keramaian masih tinggi dalam tujuh hari terakhir. Tingkat kepatuhan yang rendah dalam menjaga jarak ini merata di seluruh Indonesia.

Para ahli epidemiologi meyakini bahwa turunnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 tidak lepas dari sikap pemerintah yang dinilai kurang tegas. Mereka menilai penegakan hukum selama ini belum dilaksanakan secara optimal.

Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia (FKM UI) Syahrizal Syarif mengatakan, pemerintah harus berperan paling penting dalam melaksanakan protokol kesehatan di lapangan. Selain itu, mereka didukung oleh aparat penegak hukum.

“Jangan terus menyalahkan publik,” ujarnya dihubungi melalui telepon oleh Liputan6.com, Rabu (1/6/2021).

Syarif menilai kasus infeksi virus corona yang tidak terkontrol di Indonesia juga merupakan salah satu bentuk kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi. Menurutnya, pemerintah harus bisa mengakuinya.

“Jadi yang disalahkan bukan tentara, tapi komandannya,” kata Syarif.

Senada dengan Syarif, ahli epidemiologi FKM UI Tri Yunis Miko Wahyono juga mengatakan sanksi ringan atau denda yang dijatuhkan saat ini dinilai belum cukup untuk memaksa masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Tri Yunis mencontohkan dari beberapa negara, seperti Inggris Raya dan Singapura, denda dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan sangat tinggi.

“Di Singapura, denda itu memohon ampun, bertentangan dengan denda yang dikenakan 250 (ribu) orang. Jadi bagaimana bisa takut, ”ujarnya saat dihubungi terpisah. Politik Dunia

Tri Yunis mengakui, kondisi masyarakat Indonesia berbeda-beda dari segi geografis hingga pendidikan. Tapi bukan itu sebabnya pemerintah kesulitan mengajar orang untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Jadi menurut saya masyarakat perlu mempelajari namanya yang sesuai dengan undang-undang, sekarang perlu diajarkan. Kalau pemerintah saat ini tahu itu menyalahkan rakyat, masyarakat umumnya menyalahkan pemerintah,” ujarnya. .

“Keduanya harus berusaha memahaminya. Pemerintah memahami masyarakatnya dan mendidik masyarakat, masyarakat mau belajar baca tulis di hukum,” ujarnya.

Politik Indonesia

Leave a Reply