| by admin | No comments

Sekilas RUU Ciptaker

Politik Indonesia
Gelombang penolakan omnibus RUU Cipta Kerja (RUU) semakin meningkat seiring dengan perdebatan DPR yang terus berlanjut. Penolakan UU Cipta Kerja tidak bisa dilepaskan dari keprihatinan publik karena rancangannya diyakini membuka keran penderitaan bagi masyarakat.

Meliputi unsur tenaga kerja, petani, nelayan dan lingkungan, termasuk pekerja kantoran atau kantoran. Dari 11 kelompok kerja yang termasuk dalam Job Creation Act, ancaman terhadap pekerja kantoran berasal dari kelompok kerja yang dijelaskan pada BAB IV.

Bab tentang ketenagakerjaan ini mengubah, menghapus atau memperkenalkan regulasi baru terkait dengan berbagai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Kerja Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan badan jaminan sosial.

Perubahan, pencabutan atau pengesahan aturan baru tersebut dituangkan dalam RUU Cipta Kerja sebagai “Penguatan perlindungan pekerja dan peningkatan peran pekerja dalam mendukung ekosistem investasi”. Berdasarkan data Kompas.com, empat pasal yang mengancam pekerja kantoran jika proposal penciptaan lapangan kerja berhasil diloloskan:

1. Mempersingkat waktu istirahat

Mengenai waktu istirahat, RUU pada penciptaan lapangan kerja menghapus dua hari istirahat mingguan selama lima hari kerja. Pasal 79 ayat 1 Dalam usulan peraturan perundang-undangan huruf b disebutkan bahwa istirahat mingguan adalah satu hari selama enam hari kerja setiap minggu. RUU ini juga menghapus cuti dua bulan. enam tahun. Baca juga: RUU penciptaan lapangan kerja dinilai merugikan pekerja kantoran. Liburan panjang akan diatur oleh kontrak kerja, skema perusahaan atau kesepakatan bersama.

2. Gaji

Ada dua poin dalam undang-undang ketenagakerjaan yang secara langsung akan mempengaruhi sistem penggajian bagi pekerja kantoran. Pasal 88B UU Cipta Kerja, yang mengatur norma pengupahan menurut waktu. Berdasarkan artikel ini, pecahan pengu diterapkan atas dasar satuan waktu dan satuan dividen. Sedikit yang beranggapan bahwa sistem pengupahan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerapkan perhitungan upah per jam.

Pasal 88 C, (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. Saat ini, banyak pihak yang mengkhawatirkan upaya pemerintah melalui skema tersebut untuk menghapus Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK), termasuk Upah Minimum Sektoral. Berita Politik Terkini

3. Rentan terhadap PHK

Gambaran penciptaan lapangan kerja juga mengubah kondisi waktu bagi kontrak kerja tetap (PKWT) atau pekerja kontrak. Sesuai dengan Pasal 56 (1) 3, undang-undang penciptaan lapangan kerja mengatur bahwa durasi atau penyelesaian pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak. RUU ini juga menghapus ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Pasar Tenaga Kerja, yang mengatur pembatasan jenis pekerjaan dan batas waktu yang dapat dilampirkan pada kontrak kerja.


Ketentuan PKWT kontrak kerja dapat berakhir pada saat pemutusan hubungan kerja, yang juga membuat pekerja rentan terhadap pemutusan hubungan kerja karena pengusaha dapat secara sepihak menetapkan pemutusan hubungan kerja.

4. Kontrak seumur hidup

RUU Ciptaker juga mengubah ketentuan Pasal 61, salah satunya mengatur pemutusan kontrak kerja setelah pekerjaan selesai. Klausul ini sebelumnya tidak dimasukkan dalam UU Ketenagakerjaan. Proposal penciptaan lapangan kerja menambahkan melalui pasal 61A bahwa pemberi kerja diharuskan membayar kompensasi kepada karyawan yang pekerjaannya dihentikan karena pemutusan kontrak kerja dan pemutusan hubungan kerja. . Politik Dunia

Ketentuan kontrak kerja yang diatur dalam RUU ini dianggap merugikan karyawan karena keseimbangan kekuasaan yang tidak seimbang dalam menyelesaikan kontrak. Durasi kontrak ada di tangan pengusaha, yang bahkan bisa menentukan status kontrak. Selain itu, pemberi kerja dapat memberhentikan agen kontrak kapan saja, asalkan mereka memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan tambahan pasal 61A, yang tidak termasuk dalam undang-undang pasar tenaga kerja.

Politik Indonesia

Leave a Reply