| by admin | No comments

Sidang Tahunan MPR RI 2021 Akan Digelar Lebih Ramping

Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI ke-76, serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2021, akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan tidak berlangsung lama. “Tahun lalu kami melakukannya dengan protokol sanitasi, yang baru biasanya bahasa.

Politik Indonesia

Untuk tahun ini kami sepakat melakukannya dengan cara yang sangat minimalis,” kata Indra mengutip situs resmi DPR, Jumat (30/7). /2021). Indra mengatakan, meski agenda lebih mudah disimpan di tengah pandemi Covid-19, ia berharap masyarakat tetap bisa menerima semua informasi yang disampaikan selama sidang. “Tentu menjadi tantangan bagi kami agar acara ini bisa berjalan semulus mungkin dengan aturan yang lebih detail dan ketat,” kata Indra.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengumumkan bahwa sidang tahunan pada 16 Agustus akan berlangsung baik secara fisik maupun online, dengan hanya 57 tamu yang hadir secara fisik. Berita Politik Terkini

“Jumlah tamu mencapai 1.013 orang, 57 di antaranya mendapat undangan untuk berpartisipasi secara fisik, sedangkan 956 tamu lainnya sebagian besar hadir,” kata Bambang, Selasa (27/7/2021), dikutip Antara. Bamsoet, sapaan akrab Bambang, mengatakan para tamu tersebut adalah presiden dan wakil presiden, sepuluh pimpinan MPR dan sepuluh pimpinan fraksi/kelompok DPD MPR, lima pimpinan DPR dan sembilan pimpinan fraksi DPR, empat pimpinan DPD dan empat wakil DPD Daerah.

Selain itu, Presiden BPK, Presiden Mahkamah Agung, Presiden Mahkamah Konstitusi, Presiden Komisi Yudisial, empat menteri koordinator, Perdana Menteri, Kepala Staf, Panglima Angkatan Bersenjata , Kapolri dan Presiden MUI juga akan diundang hadir secara fisik.

Sedangkan undangan virtual ditujukan kepada mantan presiden dan wakil presiden, mantan presiden MPR, mantan presiden DPR, mantan presiden DPD. Kemudian anggota DPR dan DPD, duta besar/wakil negara sahabat, pimpinan BPK, jajaran Mahkamah Agung, jajaran MK, Komisi Yudisial dan 34 gubernur di seluruh Indonesia. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply