| by admin | No comments

Survei : Ketidakpuasan Publik Akan Demokrasi Meningkat

Lembaga Riset Nasional, indikator politik Indonesia, melaporkan tingkat ketidakpuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi nasional meningkat pada September 2021 dibandingkan awal tahun ini. Berdasarkan hasil survei indikator, 47,6% responden menyatakan cukup puas dan sangat puas dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sementara itu, 44,1% responden berpendapat kurang dan sama sekali tidak puas dengan pelaksanaan demokrasi nasional.

Mengingat tren survei di awal tahun, responden yang menyatakan ketidakpuasan terhadap keadaan demokrasi meningkat tajam dari 32% menjadi 44%. Sementara itu, responden yang puas turun dari 60,7% menjadi 47,6%,

“Kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi sebagai suatu sistem tetap tinggi, tetapi kepuasan terhadap mekanisme pelaksanaan demokrasi masih rendah,” kata Burhanuddin Muhtadi, CEO Indikator Politik Indonesia dalam pertemuan tersebut. ‘Presentasi virtual hasil penelitian, Minggu 26-09.

Politik Indonesia

Mengomentari hasil survei indikator tersebut, Asfinawati, Presiden Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengaku tidak terkejut dengan penurunan jumlah masyarakat yang puas dengan demokrasi. Salah satu indikatornya, kata dia, adalah banyaknya penangkapan sewenang-wenang oleh aparat. “Kenapa demokrasi jatuh, penangkapan sewenang-wenang pada 2019 sebanyak 1.144 orang.

Pada 2020, saat pandemi sudah ada, meningkat menjadi 3.539. Ini hanya ada di 17 provinsi,” kata Asfinawati. Selain itu, Asfinawati mengatakan sulit bagi mereka yang ditangkap sewenang-wenang untuk mengakses bantuan hukum. Namun, implementasi demokrasi terlihat semakin kurang baik. “Sebagian besar tahanan tidak memiliki akses ke bantuan hukum. Hingga 1.265 orang tidak bisa mendapatkan bantuan hukum, ”kata Asfinawati. Berita Politik Terkini

Menyikapi kondisi demokrasi di masa pandemi, Asfinawati mengatakan Indonesia telah melanggar prinsip demokrasi sejak awal. “Penanganan pandemi telah melanggar standar demokrasi, sehingga bantuan langsung tunai (BLT) disalurkan melalui TNI-Polri. Ini jauh dari fungsi TNI-Polri,” ujarnya.

Asfinawati juga menemukan diskriminasi dalam penerapan protokol kesehatan. Ia mengatakan ada perbedaan tindakan pemerintah terhadap pelanggaran protokol kesehatan. “Di DKI Jakarta ada 90 rombongan kantor, sedangkan mahasiswa yang berdemonstrasi diperlakukan lebih berat. Ada diskriminasi dalam penerapan prosedur terkait demokrasi,” pungkasnya. Politik Dunia

Politik Indonesia

Leave a Reply