| by admin | No comments

Usulan Perppu Pilkada Baru

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pemerintah akan memberlakukan peraturan pemerintah alih-alih undang-undang baru (perppu) tentang penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Dia menghargainya. “KPU mengapresiasi kesediaan pemerintah menerbitkan Perppu, sehingga penyelenggaraan Pilkada 2020 akan menjamin keamanan semua pihak, baik penyelenggara, peserta maupun pemilih,” kata Pramono melalui pesan singkat, Sabtu (20/9). Politik Indonesia

Pramono mengatakan KPU menghadiri pertemuan dengan pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk membahas masalah tersebut. Pertemuan berlangsung Jumat (18/9) di kantor Kemenko Polhukam.

KPU mengajukan 5 proposal untuk dipublikasikan dalam Perppu.

Pertama, terkait dengan metode pemungutan suara. KPU akan mengusulkan penggunaan TPS dan surat suara keliling pada 9 Desember. Mekanisme tersebut selama ini digunakan dalam pemilihan khusus WNI di luar negeri. Surat suara seluler dapat digunakan secara nasional dalam Pilkada 2020, menurut Pram. “Di tengah pandemi, metode KSK menjadi alternatif pemilihan pemilih yang takut akan TPS, atau pemilih yang positif Covid-19 atau sudah merdeka,” kata Pramono. . Berita Politik Terkini

Proposal kedua menyangkut waktu pemungutan suara. KPU mengusulkan ada batasan waktu, yakni periode 07.00-15.00 waktu setempat. Tujuannya agar tidak terjadi keramaian saat memberikan suara.

Ketiga, rekapitulasi atau penghitungan suara dilakukan dengan menggunakan sistem rekapitulasi elektronik atau sistem elektronik. Stroller mengatakan KPU masih membangun sistem untuk mendukung mekanisme ini.“Namun perlu payung hukum yang lebih kuat dalam Perppu. Sedangkan pengaturan teknisnya akan diatur dalam peraturan KPU,” kata Pram.

Proposal keempat menyangkut kampanye. KPU mengusulkan agar jenis kampanye mengambil bentuk lain, lihat Pasal 63 (1.1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 hanya dapat dilakukan melalui Internet atau online.Kampanye dalam bentuk sasaran lainnya meliputi pertemuan umum, kegiatan budaya, olah raga, kompetisi dan kegiatan sosial). Politik Dunia

Proposal kelima menyangkut sanksi bagi pelanggar Protokol Coronavirus. Pramono mengatakan KPU telah mengajukan berbagai bentuk sanksi pidana dan administratif yang dapat digunakan aparat penegak hukum oleh Bawaslu atau aparat penegak hukum lainnya. “Pokok-pokok usulan ini dikomunikasikan KPU dalam rapat pihak terkait,” kata Pramono.

Politik Indonesia

Leave a Reply